Menuju konten
Keterangan Pemerintah atas RUU APBN 2020

Pemerintah Ingin Tumbuhkan Sumber Ekonomi Baru untuk Kurangi Ketimpangan

Pemerintah Ingin Tumbuhkan Sumber Ekonomi Baru untuk Kurangi Ketimpangan

Presiden Joko Widodo menyampaikan pidato Penyampaian RUU APBN Tahun Anggaran 2020 Disertai Nota Keuangan dan Dokumen Pendukungnya, pada Rapat Paripurna Pembukaan Masa Sidang I DPR RI Tahun Sidang 2019-2020, di Ruang Rapat Paripurna, Gedung Nusantara MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Jumat, 16 Agustus 2019. Foto: BPMI Setpres/Rusman

Pemerintah ingin mengembangkan beberapa wilayah metropolitan di luar Jawa supaya bisa menumbuhkan sumber-sumber ekonomi baru. Hal tersebut merupakan salah satu cara pemerintah untuk mengurangi ketimpangan antarwilayah, di samping melanjutkan berbagai pengembangan berbagai kawasan ekonomi di luar Jawa dan melanjutkan industrialisasi dalam bentuk hilirisasi hasil tambang maupun perkebunan.

Hal tersebut disampaikan Presiden Joko Widodo dalam pidato Penyampaian RUU APBN Tahun Anggaran 2020 Disertai Nota Keuangan dan Dokumen Pendukungnya, pada Rapat Paripurna Pembukaan Masa Sidang I DPR RI Tahun Sidang 2019-2020. Sidang tersebut digelar di Ruang Rapat Paripurna, Gedung Nusantara MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Jumat, 16 Agustus 2019.

“Selama ini, denyut kegiatan ekonomi secara umum masih terpusat di Jakarta dan Pulau Jawa sehingga Pulau Jawa menjadi sangat padat dan menciptakan ketimpangan dengan pulau-pulau di luar Jawa. Apabila kita membiarkan hal ini berlanjut tanpa ada upaya yang serius, maka ketimpangan akan semakin parah,” jelas Presiden.

Untuk itu, pemerintah berencana memindahkan ibu kota ke Pulau Kalimantan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi baru sekaligus memacu pemerataan dan keadilan ekonomi di luar Jawa. Menurut Presiden, ibu kota baru dirancang bukan hanya sebagai simbol identitas, tetapi juga representasi kemajuan bangsa dengan mengusung konsep modern, smart, and green city, memakai energi baru dan terbarukan, serta tidak bergantung kepada energi fosil.

“Dukungan pendanaan bagi pemindahan ibu kota akan sekecil mungkin menggunakan APBN. Kita dorong partisipasi swasta, BUMN, maupun skema Kerja sama Pemerintah Badan Usaha (KPBU),” imbuhnya.

Selain meningkatkan pembangunan SDM, Presiden mengatakan, pemerintah melanjutkan pembangunan infrastruktur dan konektivitas antarwilayah, terutama di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Untuk infrastruktur di luar kawasan 3T, pemerintah menekankan perbaikan manajemen, tata kelola, dan kerangka regulasi agar makin mendukung transformasi ekonomi.

“Infrastruktur terus dibangun ke seluruh pelosok dan difokuskan pada konektivitas di sepanjang rantai pasok, menghubungkan pasar dengan sentra-sentra produksi rakyat mulai dari pertanian, perikanan, perkebunan, dan industri termasuk UMKM. Kita juga akan meneruskan pembangunan Moda Raya Terpadu (MRT) dan transportasi massal lainnya, agar keseluruhan sistem transportasi di kota-kota besar semakin efisien, semakin bersih dari polusi, dan terkoneksi secara menyeluruh,” paparnya.

Dukungan pembangunan infrastruktur juga dilakukan melalui skema pembiayaan kreatif, seperti Kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU). Partisipasi swasta dalam penyediaan infrastruktur publik melalui skema pembiayaan kreatif semacam ini, lanjut Presiden, dilakukan dengan memperhatikan prinsip value for money.

“Di sektor pariwisata pada tahun 2020 pemerintah memprioritaskan pembangunan empat destinasi wisata secara lintas sektor dan terintegrasi. Destinasi pariwisata tersebut meliputi Danau Toba, Candi Borobudur, Labuan Bajo, dan Mandalika,” ujarnya.

Sementara itu, subsidi energi untuk BBM, listrik, LPG 3 kilogram, serta subsidi pupuk terus diperbaiki agar tepat sasaran dan efektif membantu rakyat yang kurang mampu. Hal itu bertujuan agar menjaga efisiensi dan daya saing ekonomi serta meningkatkan produktivitas petani.

Presiden menegaskan, belanja pegawai yang meningkat harus dikaitkan dengan reformasi birokrasi, baik di pusat maupun di daerah. Birokrasi yang tidak melayani dan menghambat investasi, serta tidak responsif terhadap kebutuhan rakyat harus dipangkas. Anggaran belanja barang yang boros dan membebani APBN harus dihapus.

“Pemerintah tetap memperhatikan kesejahteraan aparatur negara dengan mempertahankan kebijakan penggajian yang sudah ada melalui pemberian gaji dan pensiun ke-13 serta Tunjangan Hari Raya (THR). Pemerintah juga menyiapkan reformasi skema program pensiun dan Jaminan Hari Tua (JHT) untuk aparatur negara,” jelasnya.

Berbagai belanja tersebut, kata Presiden, diharapkan dapat mendorong tercapainya sasaran pembangunan pada tahun 2020, yakni penurunan pengangguran ke tingkat 4,8 persen sampai 5,1 persen. Selain itu, kemiskinan diharapkan dapat terus diturunkan di kisaran 8,5 persen sampai 9,0 persen, dan ketimpangan menurun di kisaran 0,375 sampai 0,380.

“Pemerintah juga optimistis pembangunan kualitas manusia dapat terus ditingkatkan dengan target IPM (indeks pembangunan manusia) mencapai 72,51 pada tahun 2020,” tandasnya.

(BPMI Setpres)