Menuju konten

Presiden Jokowi: Hukum Harus Mendorong Keberanian untuk Berinovasi dan Pecahkan Persoalan Bangsa

Presiden Jokowi: Hukum Harus Mendorong Keberanian untuk Berinovasi dan Pecahkan Persoalan Bangsa

Foto: BPMI Setpres/Rusman

Dalam rapat terbatas di Kantor Presiden, Jakarta, pada Kamis, 31 Oktober 2019 yang dihadiri oleh jajaran Kabinet Indonesia Maju, Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa reformasi hukum yang dilakukan harus mampu memberikan jaminan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat dan dapat mengakselerasi program-program strategis untuk kesejahteraan.

Peningkatan pelayanan publik menuntut adanya terobosan dan inovasi-inovasi baru dalam upaya memecahkan segala persoalan bangsa. Maka itu, Presiden juga mengatakan, hukum harus memberikan keberanian dan dorongan untuk berinovasi dan ditegakkan sebagaimana mestinya.

“Instrumen dan aparat hukum kita harus mendukung program-program strategis pemerintah dalam memecahkan permasalahan bangsa, memberikan keberanian kepada para pelaku usaha, memberikan dorongan keberanian kepada BUMN dan birokrasi untuk berinovasi,” ujarnya dalam rapat terbatas membahas program-program di bidang politik, hukum, dan keamanan.

Ia melanjutkan, seringkali banyak pihak yang justru tersandung hukum oleh karena terobosan yang dilakukannya untuk menjalankan program strategis. Akibatnya, banyak yang kini merasa enggan untuk menjalankan terobosan baru dalam mendukung proses pembangunan.

“Yang jelas-jelas tidak ada niat jahatnya (melawan hukum) jangan dicari-cari kesalahannya. Tapi jika ada niat jahatnya (melawan hukum) ya silakan diselesaikan,” tuturnya.

Kepala Negara juga menyampaikan bahwa banyak investor di dalam negeri, termasuk di dalamnya ialah BUMN, yang merasa khawatir kepada aparat hukum untuk menjalankan program yang memang dibutuhkan negara. Seperti pembangunan kilang minyak, yang dibutuhkan untuk mengurangi impor migas, yang terhenti di tengah jalan karena ketakutan tersebut.

Presiden menyebut bahwa memang banyak pihak yang tidak senang dengan adanya rencana pembangunan kilang minyak dimaksud agar dapat terus menangguk keuntungan dari impor yang mereka lakukan.

“Ini tolong juga jangan sampai terjadi lagi dicari-cari kesalahan sehingga program yang harusnya bisa kita selesaikan berhenti di tengah jalan gara-gara memang banyak orang yang enggak senang terhadap pembangunan itu,” ucapnya.

(BPMI Setpres)