Menuju konten
Pidato Kenegaraan di Sidang Tahunan MPR

Presiden Jokowi: LKPP 2016-2018 Peroleh Opini WTP

Presiden Jokowi: LKPP 2016-2018 Peroleh Opini WTP

Presiden Joko Widodo menyampaikan pidato pada Sidang Tahunan MPR RI Tahun 2019 di Gedung Nusantara MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Jumat, 16 Agustus 2019. Foto: BPMI Setpres/Laily Rachev

Presiden Joko Widodo bersyukur atas capaian pemerintah selama beberapa tahun belakangan di mana untuk ketiga kalinya secara berturut-turut Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Hal itu turut diikuti oleh peningkatan jumlah opini WTP yang juga didapatkan pemerintah daerah.

“Alhamdulillah, Laporan Keuangan Pemerintah Pusat 2016-2018 memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian atau WTP. Pemerintah Daerah (Pemda) juga mencatat prestasi. Pemda dengan WTP berhasil ditingkatkan dari 47 persen di tahun 2014 menjadi 78 persen di tahun 2018,” ujarnya saat menyampaikan pidato pada Sidang Tahunan MPR RI Tahun 2019 di Gedung Nusantara MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Jumat, 16 Agustus 2019.

Capaian tersebut merupakan perwujudan dari upaya pemerintah yang hendak mewujudkan tata kelola pemerintahan dan keuangan negara yang baik dan akuntabel.

Dalam upaya tersebut, Presiden Joko Widodo mengakui peran penting Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang selalu memastikan agar Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dapat dipertanggungjawabkan dan setiap rupiahnya digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat. Untuk diketahui, dalam pidato Presiden, BPK disebut telah berhasil mengembalikan kas dan aset negara sebesar Rp4,38 triliun.

“Sebagai lembaga negara yang memeriksa pengelolaan dan bertanggung jawab (pada) keuangan negara, peranan BPK sangatlah penting. BPK mengemban tugas memastikan APBN dapat dipertanggungjawabkan,” tuturnya.

Selain itu, Presiden mengapresiasi BPK yang membantu pemerintah untuk mengejar pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs) untuk tahun 2030 mendatang. BPK juga disebut Presiden berperan penting dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia.

“BPK juga telah melaksanakan pemeriksaan kesiapan implementasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia. Selain itu, BPK terus mendukung pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Satu komitmen yang perlu kita dukung bersama,” kata Presiden.

Lebih jauh, Kepala Negara juga merasa bangga kepada BPK yang telah dipercaya sebagai pemeriksa eksternal pada International Atomic Energy Agency sejak 2016 hingga 2021 mendatang. Hal itu sekaligus merupakan buah kerja keras BPK yang juga aktif membangun reputasi bangsa di dunia internasional.

“Pemeriksa BPK juga terpilih menjadi eksternal independen pada International Anti-Corruption Academy periode 2019 hingga 2021. BPK juga menjadi United Nations Panel of External Auditors dan terlibat aktif di organisasi pemeriksa se-ASEAN, se-Asia, dan sedunia,” tandasnya.

(BPMI Setpres)