Menuju konten

Keterangan Pers Presiden Republik Indonesia Seusai Pelantikan Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres)

Wartawan:
Pak Jokowi, tadi sudah melantik Wantimpres, sembilan orang. Bisa dijelaskan pertimbangan memilih sembilan orang tadi sebagai Wantimpres?

Presiden RI:
Ya, tentu saja rekam jejak, pengalaman di bidang masing-masing, yang berkaitan dengan kapabilitas, integritas, saya kira semuanya kita lihat. Dan saya kira beliau-beliau ini memiliki kapasitas untuk memberikan nasihat dan pertimbangan kepada presiden baik diminta maupun tidak diminta. Saya kira beliau-beliau ini memiliki kapasitas.

Wartawan:
Pak, tadi ada Habib Luthfi, Tahir, dan Pakde Karwo. Kira-kira pertimbangannya apa sih memilih ketiganya, Pak?

Presiden RI:
Ya ini kan di bidang masing-masing. Ada yang berkaitan dengan sosial keagamaan, misalnya Habib Luthfi. Ada yang berkaitan dengan ekonomi, misalnya Pak Dato Tahir. Misalnya yang berkaitan dengan ekonomi kecil, Bu Putri. Ya ini…campur-campur, hmm?

Wartawan:
Pakde Sukarwo sendiri mewakili (Partai) Demokrat atau gimana Pak? Sebelumnya ada nama Pak Oso (Oesman Sapta Odang), kemudian Pak Oso menolak untuk….

Presiden RI:
Oh, iya. Pak Oesman Sapta Odang memang semula kita pilih tetapi karena memang dalam Wantimpres itu tidak boleh merangkap, tentu yang berkaitan dengan politik, sehingga Pak Oesman Sapta tadi pagi menyampaikan kepada Menteri Sekretaris Negara bahwa beliau lebih mencintai partai sehingga tidak mau dan mundur dari Wantimpres.

Wartawan:
Pak, ini juga dari…banyak dari kalangan pengusaha ini, Pak, anggota Wantimpres. Pertimbangan khusus mungkin Pak?

Presiden RI:
Yang bilang banyak siapa? Hanya sembilan, kok banyak.

Wartawan:
Alasannya, Pak Wiranto sebagai Ketua Wantimpres?

Presiden RI:
Ya, kembali lagi, tadi saya sampaikan masalah pengalaman, track record. Pak Wiranto kan track record dan pengalamannya saya kira kan panjang di pemerintahan NKRI, saya kira itu. Menangani banyak masalah, ini kan memberikan nasihat dan pertimbangan kepada presiden.

Wartawan:
Pak Presiden, pagi tadi kan sempat ketemu dengan mantan Presiden Bank Dunia, ya Pak. mereka ada rencana investasi di Indonesia, responnya dari Pak Presiden sendiri bagaimana, Pak?

Presiden RI:
Intinya begini, Mr. Jim Kim ini kan mantan Presiden Bank Dunia yang sekarang dia memegang yang namanya GIP yang spesialisasinya di infrastruktur. Mereka melihat, GIP ini melihat bahwa Indonesia ini memiliki keinginan yang sungguh-sungguh baik itu di pembangunan jalan tol, pembangunan pelabuhan, pembangunan airport, pembangunan powerplant yang semuanya itu secara ekonomi, secara bisnis itu feasible. Sehingga mereka ingin membantu kita, bukan pinjaman ya, investasi, untuk ikut bersama-sama investasi di bidang-bidang itu. Tadi memang ada tiga fokus yaitu di urusan transmisi, ini listrik. Di bidang port. Kemudian di bidang hydropower. Nah, tiga ini yang menjadi keinginan dari mereka. Saya sampaikan silakan dibicarakan langsung dengan menteri terkait, tetapi saya terbuka untuk itu. Karena memang kita membutuhkan investasi.

Wartawan:
Ada insentif-insentif untuk mereka enggak, Pak, GIP? Insentif pajak misalnya?

Presiden RI:
Hmm, belum sampai ke situ. Ini kan baru ketemu pertama.

Wartawan:
Kalau investor Amerika, Bapak melihat apakah mereka cukup tertarik juga untuk infrastruktur? Belakangan, kita lihat belum banyak investor Amerika.

Presiden RI:
Ya tergantung. Kalau misalnya, mereka sangat tertarik hydropower, sangat tertarik? Memang bidang-bidang tertentu, tidak semuanya.

Wartawan:
Pak, kemudian bagaimana untuk kelanjutan peninjauan ibu kota baru?

Presiden RI:
Nanti, minggu depan mungkin saya akan 2-3 hari berada di sana untuk memastikan titik mana yang…, ini kan gede banget, titik mana yang akan dipakai untuk lokasi yang klaster pemerintahan. Kan banyak ini, klaster pemerintahan, klaster pendidikan, klaster kesehatan, klaster inovasi. Titiknya itu yang pertama kali harus ditentukan, titik klaster pemerintahan. Artinya istana ada di situ, kementerian ada di situ, ini penting.

Wartawan:
Standar seperti apa, Pak, yang menjadi ketentuan. Misalnya nanti di klaster pemerintahan harus seperti apa begitu Pak?

Presiden RI:
Ya nanti dilihat. Kalau sudah dilihat, tentu saja ya kalau sudah ke sana, melihat, feeling-nya dapat, baru nanti arsitek, urban planner semuanya kumpul, “Benar ini bisa?”, “bisa, bisa, bisa.” Ya.

Wartawan:
Mengenai Dewan Pengawas KPK, Pak, sejauh ini bagaimana Pak?

Presiden RI:
Belum rampung, baru proses finalisasi. Juga sama, melihat satu per satu track record-nya seperti apa, integritas, semua. Kita mau cek jangan sampai kita keliru, kemudian masyarakat ada yang tidak puas, kemudian malah di-bully. Kasihan.